Ketum BRINUS : Kejamnya Politik Ketika Kebijakan Pemerintah jadi Polemik Nasional

JAKARTA, Waskita.news – Politik memang kejam. Ketika sebuah kebijakan pemerintah yang seharusnya untuk rakyat, ditarik-tarik ke ranah kepentingan politik, yang terjadi bukan solusi tapi polemik nasional.

Itulah fenomena yang terjadi hari ini.Lihat polanya:

1. Pemerintah keluarkan kebijakan Tujuannya baik, untuk mengatur, menata, dan melindungi rakyat.

2. Dipelintir jadi isu politik  Lawan politik manfaatkan untuk menyerang. Pendukung membela membabi buta.

3. Rakyat bingung Yang muncul di media sosial bukan penjelasan kebijakan, tapi caci maki, hoaks, dan adu domba.

4. Polemik jadi nasional Padahal substansinya belum tentu dipahami.

Akhirnya kebijakan yang mestinya selesai dengan sosialisasi dan perbaikan, jadi bola liar politik.

Ketua Umum DPN BRIGADE NUSANTARA (BRINUS ) Endri Hendra Permana menilai, ini berbahaya.”Politik itu harusnya jadi alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk menjatuhkan lawan dengan mengorbankan kebijakan. Kalau semua kebijakan jadi polemik politik, yang rugi rakyat. Pemerintah jadi takut bikin kebijakan, rakyat jadi apatis” tegas Endri.(16/9/2026).

Menurut BRINUS, ada 3 penyakitnya:

1. Krisis Komunikasi Pemerintah

Pemerintah sering lemah dalam menjelaskan WHY-nya. Kenapa kebijakan itu dibuat. Sosialisasi minim. Akhirnya ruang kosong diisi oleh narasi liar.

2. Oportunisme Politik

Setiap kebijakan dilihat sebagai amunisi. Bukan dikritik substansinya, tapi dipakai untuk menjatuhkan kredibilitas. Kritiknya bukan membangun, tapi mematikan.

3. Literasi Publik Rendah

Masyarakat belum dapat informasi utuh, sudah disuguhi judul-judul provokatif. Akhirnya ikut memviralkan polemik, tanpa tahu duduk persoalannya.

SOLUSI ALA BRINUS:

“Jangan kejam dalam berpolitik. Politik harus punya etika. Kebijakan harus diuji dengan data dan dialog, bukan dengan kebencian dan tagar. Kalau kebijakan salah, ya perbaiki. Kalau benar, ya dukung. Jangan karena benci orangnya, semua kebijakannya salah” ujar Endri.

BRINUS mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan berani buka ruang dialog sebelum kebijakan diketok. Dan mendorong semua elemen politik untuk dewasa.Politik yang kejam hanya melahirkan rakyat yang kecewa. Politik yang beretika melahirkan bangsa yang sejahtera. (red)