Pungutan Pedagang CFD Dipangkas Jadi Rp5 Ribu, Bupati Subandi: Jangan Memberatkan!

SIDOARJO , Waskita.news — Langkah tegas diambil Bupati Sidoarjo Subandi, S.H., M.Kn., dalam menata kembali kawasan Car Free Day (CFD). Di hadapan para pengurus paguyuban pedagang, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sidoarjo itu meminta agar iuran atau pungutan yang selama ini dibebankan kepada pedagang kaki lima (PKL) dipangkas secara drastis menjadi Rp5.000 saja setiap kali berjualan.

Kebijakan tersebut ditekankan bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan yang masuk ke meja pemerintah daerah, besaran pungutan yang ditarik oleh oknum atau paguyuban selama ini dinilai terlalu memberatkan, yakni berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per hari pasaran.

“Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan,” ujar Bupati Subandi saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD bagi UMKM di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (1/10/2026).

Subandi merinci, alokasi ideal untuk pungutan harian tersebut nantinya harus dibagi secara transparan dan proporsional. Sebanyak Rp2.000 dialokasikan untuk kas internal paguyuban pedagang, dan Rp3.000 sisanya difokuskan untuk mendukung pengelolaan serta kebersihan lingkungan di kawasan CFD.

Ia menegaskan kembali, arena CFD yang dipusatkan di jantung kota Sidoarjo bukanlah fasilitas yang dibangun berorientasi pada kepentingan bisnis semata. Oleh sebab itu, segala bentuk penarikan biaya harus dikontrol agar tidak menggerus margin keuntungan para pelaku usaha kecil yang menggantungkan nasibnya di ruang publik tersebut.

“Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis,” tegasnya. Penataan internal ini, lanjut Subandi, harus dikomunikasikan secara matang antara paguyuban dan pemerintah agar kebutuhan operasional paguyuban tetap berjalan tanpa mencekik leher pedagang.

Dilema Ramadan dan Jeritan Pedagang

Di sisi lain, perwakilan paguyuban dari Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) sempat membeberkan peruntukan dana iuran selama ini. Menurut mereka, tarikan Rp15.000 hingga Rp20.000 tersebut digunakan untuk merawat kebersihan, penanganan sampah mandiri, hingga jaring pengaman sosial berupa dana santunan bagi anggota paguyuban yang sakit atau meninggal dunia.

Namun, di luar urusan iuran, para pedagang juga menyuarakan persoalan krusial menyangkut keberlangsungan dapur mereka, yakni nasib lapak saat bulan suci Ramadan. Tradisi penghentian sementara kegiatan CFD selama bulan puasa kerap membuat para pedagang kehilangan sumber pendapatan utama.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemkab sempat memindahkan lokasi berjualan ke kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kendati demikian, solusi tersebut dinilai kurang efektif lantaran tingkat kunjungan pembeli tidak seramai saat mereka menggelar lapak di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Para pedagang berharap ada formula relokasi atau solusi jitu yang bisa menjembatani dapur mereka tetap ngebul selama Ramadan mendatang.

PR Besar: 18 Ribu Pengunjung dan Kerusakan Fasum Rp36 Juta

Evaluasi pelaksanaan CFD kali ini memang menyasar banyak sektor krusial. Pemerintah tidak hanya memikirkan nasib pedagang, tetapi juga harus berjibaku menanggung beban sosial dan lingkungan akibat membludaknya animo masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Arif Mulyono, mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung di kawasan Alun-Alun Sidoarjo selama CFD bisa menembus angka 18.030 orang. Sayangnya, lautan manusia ini hanya dikawal oleh 44 personel kebersihan yang disebar di 20 titik area alun-alun serta 24 titik di kawasan sekitarnya, dengan dukungan empat unit dump truck.

Tingginya volume sampah membuat penanganan kebersihan tidak bisa lagi dibebankan sepenuhnya kepada pundak pemerintah daerah. Arif mengarahkan agar pengelolaan sampah diintegrasikan dengan Tempat Pengolahan Sampah 3 Rona (TPS3R) terdekat, seperti skema di TPS Cemengbakalan dengan retribusi terjangkau Rp5.000.

Selain masalah sampah, catatan merah juga dibukukan pada sektor infrastruktur. Berdasarkan kalkulasi penataan pasca-kegiatan, total kerugian akibat kerusakan fasilitas umum (fasum) di kawasan tersebut menyentuh angka fantastis, yakni Rp36,6 juta. Kerusakan paling parah tercatat pada median Jalan Ahmad Yani senilai Rp28,5 juta dan median Jalan Gubernur Suryo sebesar Rp8,1 juta, belum termasuk fasilitas toilet umum yang kerap mengalami overload.

Menanggapi hal ini, DLHK meminta Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo untuk turun tangan melakukan pembatasan kuota pedagang.

“Saat ini kami pasang police line untuk median jalan yang ada. Saya minta bantuan Pak Kadis Koperasi dan UMKM agar pedagang dibuatkan karcis untuk pembatasan,” pungkas Arif.

Dengan kombinasi kebijakan pembatasan lapak, penertiban iuran paguyuban, serta kesadaran menjaga fasilitas publik, wajah CFD Sidoarjo diharapkan tidak hanya menjadi ruang rekreasi yang sehat, tetapi juga tertib secara ekologis dan berkeadilan bagi seluruh pelaku UMKM.