Pemkab Sidoarjo Kerahkan 8 Ekskavator Gempur Pendangkalan Sungai, Wanti-wanti Industri Nakal Buang Limbah Sembarangan

SIDOARJO , Waskita.news — Langkah taktis diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam menghadapi ancaman banjir jelang musim penghujan. Satuan Tugas (Satgas) Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Sidoarjo dikerahkan secara masif menyisir sejumlah titik rawan pendangkalan.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak delapan unit ekskavator diturunkan secara serentak ke dua wilayah kecamatan sekaligus, yakni Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Candi, Senin (21/9/2026).

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.A.P. yang memimpin langsung peninjauan lapangan menegaskan bahwa normalisasi sungai menjadi program prioritas utama Pemkab Sidoarjo saat ini. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pengerjaan pengerukan berjalan efektif di titik-titik yang selama ini menjadi langganan genangan air akibat sedimentasi tinggi.

“Hari ini saya ada di Kecamatan Candi, tepatnya di Desa Durungbanjar. Sungai di desa ini memang mengalami pendangkalan cukup parah. Hari ini kita keruk, kita normalisasi,” ujar Wabup Mimik Idayana di sela-sela pemantauan pengerjaan Saluran Sekunder Kedunguling (Kiri), Desa Durungbanjar.

Pengerjaan normalisasi di saluran sekunder sepanjang 1,5 kilometer tersebut menjadi bagian dari rangkaian operasi maraton Satgas Alat Berat. Menghadapi dinamika cuaca ekstrem dan peralihan musim, mantan anggota legislatif ini menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam dan akan terus turun ke bawah melakukan inspeksi mendadak (sidak).

“Menghadapi musim hujan ini saya akan selalu sidak. Mengawasi langsung sungai-sungai di Kabupaten Sidoarjo. Saya ingin pengerjaan normalisasi sungai dilakukan dengan baik sebagai upaya menanggulangi banjir,” tegasnya.

Soroti Pencemaran Limbah Industri

Di balik masifnya pengerjaan fisik normalisasi sungai, sebuah persoalan krusial turut menjadi perhatian serius orang nomor dua di Sidoarjo tersebut. Saat meninjau Saluran Kedunguling di Desa Durungbanjar, mata Wabup Mimik mendapati kondisi air sungai yang berubah menghitam akibat dugaan pencemaran limbah industri.

Melihat kondisi tersebut, ia langsung memberikan instruksi tegas kepada aparatur pemerintah setempat. Mimik meminta Pemerintah Desa Durungbanjar dan pihak Kecamatan Candi untuk segera melayangkan surat teguran tertulis kepada pihak-pihak industri yang ditengarai menjadi dalang di balik pencemaran lingkungan ini.

Ia secara khusus mewanti-wanti para pelaku usaha agar tidak memperlakukan aliran sungai sebagai tempat pembuangan akhir limbah produksi. Setiap industri diwajibkan memiliki dan mengoptimalkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum membuang sisa air produksi ke lingkungan umum.

“IPAL penting dimiliki industri usaha. Kalau tidak, jadinya seperti ini, meresahkan warga. Sungainya jadi hitam kayak gini. Nanti coba kita cek langsung,” tandasnya dengan nada geram.

Sebaran Titik Pengerukan di Candi dan Tanggulangin

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU BMSDA Sidoarjo, Suprayitno, memaparkan detail teknis pengerahan armada berat tersebut. Menurutnya, dua unit ekskavator difokuskan untuk menuntaskan normalisasi Saluran Sekunder Kedunguling di Desa Durungbanjar, sementara enam unit lainnya disebar ke titik-titik strategis lain di dua kecamatan.

Berdasarkan data Dinas PU BMSDA, operasi normalisasi di Kecamatan Candi meliputi:

1. Saluran Afvour Kedunguling di Desa Kedungpeluk

2. Saluran Afvour Link II di Desa Kedungkendo

3. Saluran Afvour Link III di Desa Klurak

Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Tanggulangin, pengerjaan menyasar empat titik krusial, yakni:

1. Saluran Gedangrowo di Desa Kedungbanteng

2. Saluran Sekunder Gedangrowo di Desa Kalidawir

3. Saluran Sekunder Gedangrowo di Desa Ngaban

4. Afvoer Ketapang di Desa Ketapang

Melalui sinergi pengerukan sedimen secara masif dan penindakan tegas terhadap pelanggar lingkungan ini, Pemkab Sidoarjo optimis kapasitas tampung sungai dapat kembali normal sehingga potensi banjir genangan di kawasan permukiman dan sentra pertanian warga dapat diminimalisasi secara signifikan.