Pertimbangkan Kapasitas Lalu Lintas hingga 30 Tahun, Pemkab Sidoarjo Ajukan Opsi Enam Jalur pada Flyover Gedangan

Sidoarjo, Waskita.news — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkeinginan agar pembangunan Flyover (FO) Gedangan dapat menjadi solusi kemacetan dalam jangka panjang. Pertimbangan mengenai kapasitas lalu lintas hingga 30 tahun ke depan mulai dimatangkan dalam desain jembatan layang tersebut melalui opsi pembangunan enam jalur di bawah flyover.

Pembahasan ini mengemuka dalam rapat rencana pembangunan FO Gedangan yang bertempat di ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo pada hari Selasa (22/9). Pemkab Sidoarjo membahas hal ini bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Jawa Timur-Bali serta pihak-pihak terkait lainnya. Hadir pula perwakilan yang menangani proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL) serta PDAM Surabaya yang jalur pipa distribusi airnya terdampak oleh pembangunan FO Gedangan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo, Bahrul Amig. Beliau meminta Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jawa Timur yang hadir mewakili BBPJN Wilayah V Jatim-Bali untuk memaparkan penyesuaian Detail Engineering Design (DED) FO Gedangan.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, Mahmud, menjelaskan bahwa Pemkab Sidoarjo mendorong opsi enam jalur dua arah pada pembangunan FO Gedangan. Enam jalur tersebut dibagi pada masing-masing sisi bawah jembatan, yakni tiga jalur di sisi timur (dari arah Surabaya ke Sidoarjo) dan tiga jalur di sisi barat (dari arah Sidoarjo ke Surabaya). Opsi ini dipilih dengan mempertimbangkan kapasitas lalu lintas untuk jangka panjang.

“Pertimbangannya nanti kemacetannya. Kalau 6 jalur itu di titik jenuhnya kita hitungnya 30 tahun. Tapi kalau 4 jalur, maka titik jenuhnya nanti di 15 tahun,” jelas Mahmud.

Pemilihan opsi enam jalur ini juga bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan pelebaran jalan di masa depan, meskipun konsekuensinya membutuhkan alokasi lahan yang lebih besar. Sebaliknya, jika memilih empat jalur, sebagian lahan warga mungkin tidak masuk dalam pembebasan lahan FO Gedangan.

“Mending kita ukur sampai dengan 30 tahun. Jadi jangka panjangnya supaya tidak ada lagi pembebasan lahan kanan kirinya karena pasti lebih sulit ke depannya nanti, mending sekarang daripada dilakukan pembebasannya nanti,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mahmud menyampaikan bahwa opsi pembangunan enam jalur ini juga berkaitan erat dengan kebutuhan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pada tahun 2027, KAI berencana membangun jalur ganda kereta api, sehingga proyek SRRL jalur ganda KAI ini perlu diselaraskan secara matang dengan pembangunan FO Gedangan. Koordinasi lanjutan dengan pihak KAI masih diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan pada tahap pembangunan selanjutnya.

Sementara itu, Satker P2JN Jatim, Indi Sasongko, menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan kesepahaman bersama guna merampungkan DED FO Gedangan, khususnya dengan pihak KAI selaku pemilik lahan yang juga akan mengembangkan proyek SRRL.

“Hasil rapat kita masih butuh kesepahaman dengan pihak Kereta Api terkait lahan-lahan yang dibutuhkan. Mau menggunakan enam jalur per masing-masing sisi tiga atau dua jalur di masing-masing sisi. Tapi, dari Pemkab berharap tiga jalur per masing-masing sisi di bawah flyover,” ujar Indi.

Secara ideal, jalur di bawah FO Gedangan memang sebaiknya menggunakan 6 jalur (masing-masing sisi tiga jalur). Tiga jalur dari arah Surabaya ke Sidoarjo difungsikan untuk melayani belok kiri ke arah Sedati, belok kanan ke arah Sukodono, serta jalan lurus menuju Sidoarjo. Pemilihan konfigurasi ini dinilai sangat relevan dengan proyeksi kepadatan arus lalu lintas dalam 30 tahun mendatang.