KISI 2026, Subandi Tekankan Inovasi Harus Jadi Jawaban Persoalan Warga

SIDOARJO, Waskita.news– Inovasi di lingkungan pemerintahan tidak cukup hanya melahirkan gagasan baru. Lebih dari itu, inovasi harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan menghadirkan perubahan yang benar-benar bisa dirasakan.

Pesan tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI) 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9/2026).

Mengusung tema “Inovasi Berdampak untuk Sidoarjo Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan”, KISI 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai ajang perlombaan antarperangkat daerah. Kompetisi tersebut harus menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.

Subandi mengatakan, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah masih cukup kompleks. Karena itu, dibutuhkan inovasi yang lahir dari persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar program yang bagus secara konsep.

Sejumlah indikator makro Sidoarjo memang menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat mencapai 5,4 persen, sedangkan tingkat kemiskinan berada di angka 4,40 persen. Namun, capaian tersebut tidak berarti seluruh persoalan masyarakat telah selesai.

Persoalan stunting, lingkungan, hingga berbagai problem ekonomi masih membutuhkan intervensi dan solusi yang lebih konkret.

“Banyak permasalahan yang perlu kita selesaikan. Objek masalah masih banyak, sehingga kita harus punya inovasi. Ekonomi kita juga masih banyak problem,” ujar Subandi.

Karena itu, ia meminta inovasi tidak hanya muncul di tingkat pemerintah kabupaten. Semangat tersebut harus dibangun secara berjenjang mulai dari Sekretariat Daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa hingga lingkungan pendidikan.

Komunikasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi penting agar inovasi yang dibuat tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Mulai sekda, OPD, sampai tingkat desa harus ada komunikasi. Inovasi ini jangan hanya menjadi perlombaan tahunan, tetapi betul-betul harus dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Bagi Subandi, penghargaan yang diterima pemerintah daerah atas berbagai inovasi bukanlah tujuan akhir. Prestasi tersebut justru harus menjadi pemicu untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Artinya, sebuah inovasi harus dapat dilihat dari hasil akhirnya. Apakah pelayanan menjadi lebih mudah, persoalan warga lebih cepat ditangani, atau manfaat lain yang dapat dibuktikan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Sidoarjo terus memperkuat tata kelola inovasi berbasis digital melalui pengembangan dashboard inovasi daerah.

Salah satunya melalui SETIA (Sistem Riset dan Inovasi Daerah). Platform ini digunakan untuk membangun ekosistem pengelolaan inovasi secara terpadu, mulai dari penjaringan gagasan, uji coba, implementasi, evaluasi hingga pelaporan.

Dengan mekanisme tersebut, perjalanan sebuah inovasi dapat dipantau. Tidak hanya ketika gagasan dilahirkan atau saat mengikuti kompetisi, tetapi juga bagaimana implementasinya serta hasil yang diperoleh.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, perubahan kebutuhan masyarakat menuntut birokrasi untuk terus beradaptasi.

Karena itu, pemerintah harus menciptakan ekosistem yang mendorong lahirnya inovasi kreatif sekaligus mampu memberikan solusi.

“Bukan hanya jumlah inovasinya, tetapi yang paling penting adalah dampaknya,” ujar Ainur Rahman.

Ia menyebut, setiap perangkat daerah didorong melalui gerakan “satu perangkat daerah satu inovasi”. Namun, inovasi tersebut harus memiliki pijakan yang jelas.

Pertama, memberikan dampak nyata dan berorientasi pada bukti (evidence-based). Kedua, mendukung kemajuan daerah melalui modernisasi tata kelola dan peningkatan daya saing. Ketiga, bersifat inklusif dengan membuka ruang partisipasi yang luas. Keempat, berkelanjutan sehingga inovasi dapat terus dikembangkan maupun direplikasi.

Dengan konsep tersebut, KISI 2026 diharapkan mampu menggeser cara pandang terhadap inovasi pemerintahan. Bukan sekadar siapa yang menghasilkan program paling menarik, melainkan bagaimana sebuah gagasan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan inovasi pada akhirnya bukan hanya penghargaan yang diterima pemerintah. Ukuran yang lebih penting adalah manfaat yang muncul setelah inovasi diterapkan.

Pelayanan publik yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, tata kelola yang lebih efektif, hingga penyelesaian persoalan masyarakat menjadi indikator bahwa sebuah inovasi benar-benar bekerja.

Melalui KISI 2026, Pemkab Sidoarjo mendorong agar budaya inovasi tumbuh sebagai bagian dari kerja pemerintahan sehari-hari. Inovasi diharapkan tidak lahir hanya karena tuntutan kompetisi, tetapi karena adanya kebutuhan untuk memberikan solusi bagi masyarakat.